Entri Populer

Selasa, 22 November 2011

Apakah Dampak krisis ekonomi Amerika Serikat di Indonesia?

Apakah Dampak krisis ekonomi Amerika Serikat di Indonesia?

Krisis ekonomi di AS mengakibatkan pengeringan likuiditas sektor perbankan dan insitusi keuangan nonblank yang disertai berkurangnya transaksi di sector keuangan. Pengeringan likuiditas akan memaksa para investor dari institusi keuangan AS untuk melepas kepemilikan saham mereka di pasar modal Indonesia untuk memperkuat likuiditas keuangan institusi mereka.
Aksi tersebut akan menjatuhkan nilai saham dan mengurangi volume penjualan saham di pasar modal Indonesia. Selain itu, beberapa perusahaan keuangan Indonesia yang menginvetasikan dananya di instrument investasi institusi-institusi keuangan di AS tersebut juga mendapat imbas krisis ekonomi AS. Krisis ekonomi di AS yang merambah ke beberapa negara lainnya akan mengancam perdagangan beberapa produk Indonesia yang di ekspor ke AS, Jepang dan kawasan Uni Eropa yang telah berlangsung sejak lama. Hal itu sangat berbahaya mengingat produk ekspor Indonesia sangat bergantung pada negara-negara tersebut, sedangkan di dalam negeri produk yang sama kalah bersaing dengan produk impor China yang lebih murah.

Kebijakan Pemerintah Untuk Menekan Krisis Global
Berkaitan dengan terjadinya krisis keuangan di AS, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono telah memberikan 10 Arahan (Direktif Presiden RI) untuk Menekan Dampak Krisis Ekonomi AS. Arahan tersebut ditujukan untuk memelihara pertumbuhan ekonomi serta menyelamatkan perekonomian Indonesia dari krisis keuangan global.
Apa maksud Arahan Presiden tersebut?
Arahan tersebut diberikan untuk memelihara momentum kebangkitan perekonomian nasional dan mengelola dampak krisis keuangan global, agar tidak mengancam pertumbuhan perekonomian Indonesia.
10 Arahan Presiden untuk menekan (meminimalkan) Dampak Krisis Ekonomi Amerika Serikat :
  • Semua kalangan harus tetap optimis, dan bersinergi dalam menghadapi krisis tersebut untuk memelihara momentum pertumbuhan dan mengelola serta mengatasi dampak krisis. Kita tidak perlu panik, tetapi harus tetap menjaga kepercayaan masyarakat.
  • Dengan kebijakan dan tindakan yang tepat, kerja keras dan upaya maksimal, semua pihak tetap mempertahankan nilai pertumbuhan ekonomi sebesar 6 persen. Untuk itu, pemerintah terus menjaga konsumsi, pembelanjaan pemerintah, investasi, ekspor dan impor. Belajar dari krisis 1998, pemerintah akan terus mendorong perekonomian perekonomian domestic yakni sektor UMKM, pertanian, dan sector informasi.
  • Optimasi APBN 2009 untuk memacu pertumbuhan dan membangun social safety net dengan memperhatikan sejumlah hal antara lain:
  1. Alokasi untuk pembangunan infrastruktur dan stimulasi pertumbuhan lainnya (growth and employment).
  2. Alokasi penanggulangan kemiskinan dengan empati kepada kaum miskin dan program 3 klaster.
  3. Defisit anggaran harus tepat dan rasional, tidak mengganggu pencapaian “sasaran kembar” (growth with equity) dan tetap dapat dibiayai/ditutup seimbang dalam situasi keuangan global dewasa ini.
  • Tetap melakukan efisiensi serta pembatasan pada pembelajaan yang konsumtif dan yang dapat ditunda.
  • Dunia usaha khususnya sektor riil harus tetap bergerak meskipun ekspansi bisa berkurang akibat krisis. Bank Indonesia (BI) dan jajaran perbankan harus mengembangkan kebijakan agar kredit dan likuiditas senantiasa tersedia. Sementara, pemerintah mengeluarkan kebijakan regulasi iklim dan insentif. Adapun, pihak swasta harus lebih adaptif dan terus mempertahankan kinerja, tetap mencari peluang dan share the hardshift.
  • Semua pihak diharapkan agar cerdas menangkap peluang (opportunity) untuk melakukan persaingan dan kerjasama ekonomi lain dengan negara-negara sahabat.
  • Diperkirakan Ekonomi Asia, terutama RRC akan tetap baik. Kondisi pasar di Amerika dan Eropa saat ini akan lebih tertutup dan melemah untuk menerima ekspor produk Indonesia. Oleh karena itu diperlukan inovasi produk yang lebih kompetitif.e. Menggalakkan kembali penggunaan dan konsumsi produk dalam negeri sehingga pasar domestik akan bertambah kuat. Hal tersebut penting agar netto ekspor-impor tetap positif, neraca pembayaran (BOP) tidak terancam defisit serta akan memperkuat dan menambahkan pasar domestik.f. Menteri terkait diimbau untuk memberikan insentif/ disinsentif agar masyarakat Indonesia tetap menggunakan produksi dalam negeri. Upaya tersebut yang ditujukan untuk mencegah dumping barang luar negeri belok ke pasar dalam negeri. Presiden menginstruksikan kepada jajaran pemerintah agar dalam procurement lebih mengutamakan produk industri nasional.
  • Saling memperkokoh sinergi dan kemitraan atau partnership antara Pemerintah, Bank Indonesia dan jajaran perbankan serta swasta atau dunia usaha. Cegah dan hilangkan mistrust dan prejudice. Semua pihak berperan penting yaitu pemerintah memerlukan penerimaan (revenue) untuk membiayai pembangunan, swasta/Bisnis menciptakan lapangan kerja dan menghasilkan pajak dan Bank Indonesia dan perbankan dengan kebijakan moneter, mendanai sektor riil dan mengelola inflasi. Presiden berharap, jika ada masalah, hendaknya dipecahkan dengan baik dan menghindari tindakan yang bersifat unilateral sepanjang tidak melanggar hukum.
  • Semua kalangan diminta menghindari sikap egosektoral, perilaku “business as usual”, dan memandang remeh masalah yang dihadapi. Presiden menegaskan pentingnya bekerjasama/berkoordinasi antar instansi terkait sebab betapapun penting dan kuatnya sebuah institusi tidak akan pernah bisa bekerja sendiri.
  • Berkaitan dengan tahun politik 2008 dan tahun pemilu 2009, Presiden meminta semua kalangan agar tidak melakukan langkah non partisan dalam menghadapi dan mengatasi dampak krisis keuangan global ini. Pemerintah, Bank Indonesia, DPR, DPD, Dunia Usaha, dan pelaku lainnya diharapkan dapat berperan positif dan konstruktif.
  • Semua pihak diminta melakukan komunikasi dengan tepat dan bijak kepada rakyat dengan informasi yang jujur dan tidak membuat pernyataan yang membuat masyarakat panik. Presiden menegaskanpentinnya peran pers dan media massa untuk menyebarluaskan informasi yang tepat dan bijak.

Mengacu pada krisis ekonomi tahun 1998, apa langkah-langkah prioritas yang dilakukan pemerintah?
Langkah-langkah prioritas yang dilakukan adalah:
  1. Mengutamakan proteksi rakyat kecil. Memastikan kebutuhan sehari-hari, biaya kesehatan, pendidikan dan layanan publik lainnya tidak mengalami gangguan.
  2. Memastikan sektor riil terus bergerak. Pemerintah terus memelihara komunikasi dengan dunia usaha. Selain itu, Bank Indonesia, dan jajaran perbankan juga memastikan agar ada likuiditas, ketersediaan kredit dan lain-lain, untuk menjaga sektor riil.
  3. Terkait gonjang-ganjing pasar saham dan fiskal, banyak hal yang berada di luar jangkauan pemerintah karena harus tunduk pada hukum global.

Apakah Upaya pemerintah pada sektor riil agar perekonomian tetap stabil?
Langkah kebijakan pemerintah untuk menjaga agar perekonomian tetap stabil di tengah krisis adalah :
  1. Mendorong percepatan belanja pemerintah dan penyerapan anggaran dengan merevisi Keppres Nomor 80 Tahun 2003 untuk mempercepat proses pengadaan barang/jasa pemerintah.
  2. Mendorong kinerja sektor riil dengan insentif dan disinsentif dalam berbagai bentuk, contohnya kemudahan perijinan hal-hal yang berkaitan dengan perpajakan.
  3. Tetap berupaya menarik penanaman modal dari luar negeri dengan memperbaiki beberapa masalah yang dikeluhkan investor untuk mengendalikan impor untuk jenis barang konsumtif, dengan meningkatkan pengadaan dalam negeri.
  4. Mengantisipasi adanya proteksi perdagangan tiap-tiap negara yang berpotensi menguatnya perlindungan terhadap produk dalam negerinya, antara lain dengan mempersiapkan diri apabila ada tuduhan dumping.
  5. Meningkatkan pengamanan pasar domestik dari produk impor ilegal dan produk impor yang legal tetapi dilatari dumping. Pembatasan laju impor diambil untuk melindungi industri dalam negeri dari membanjirnya produk luar negeri.
  6. Dari segi daya beli masyarakat, pemerintah mendorong laju penyerapan Anggaran Pendapatan Belanja Negara dan perpanjangan pemberian bantuan program-program pengentasan masyarakat dari kemiskinan dan pengangguran, antara lain: Bantuan Langsung Tunai, penyaluran Beras untuk Rakyat Miskin, Bantuan Operasional Sekolah, Program Keluarga Harapan, Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri, Kredit Usaha Rakyat, Revitalisasi Modal Ventura.
Insentif yang diberikan pemerintah untuk mendorong kinerja sektor riil
Pemerintah akan menerapkan insentif ekspor berupa perbaikan iklim dan pengurangan biaya transaksi ekspor. Kebijakan ini dibuat untuk mencegah imbas krisis keuangan global. Selain itu pemerintah juga akan merestitusi pajak penjualan dan bea masuk termasuk strategi ekspansi ke pasar baru dan mengamankan dari produk ilegal.


Apa yang dilakukan pemerintah untuk mempertahankan neraca ekspor?
Untuk tetap mempertahankan neraca ekspor, pemerintah akan mengalihkan ekspor yang tidak terserap di AS ke sejumlah negara yang tidak terkena imbas krisis keuangan, antara lain negara-negara Asia, seperti RRC, Korea, Taiwan, dan India.
Selain negara-negara di kawasan Asia, pemerintah berencana menembus pasar baru yang masih memiliki kekayaan alam dan tidak terlalu kena dampak krisis global, antara lain Brasil (Amerika Latin), Timur Tengah, dan Rusia. Khusus untuk Brasil, produk yang ditawarkan adalah barang-barang konsumsi, bangunan, dan juga beberapa produk pertanian seperti karet. Sementara, untuk Timur Tengah karena sedang ada pembangunan besar-besaran maka barang yang ditawarkan adalah bahan bangunan, cendera mata, perabotan, bahkan barang-barang konsumsi.
Sektor yang lain yang ditingkatkan untuk meningkatkan devisa Negara
Ada dua sektor devisa yang memiliki tingkat devisa tinggi, yaitu sektor pariwisata dan pengiriman tenaga kerja ke luar negeri. Sejauh ini kedua sektor ini masing - masing menyumbang peneriaan devisa sebesar USD 6 miliar per tahun.

Upaya pemerintah di sektor moneter
Pemerintah, dalam hal ini melalui BI akan menempuh beberapa langkah, yaitu memperkuat likuiditas sector perbankan, menjaga pertumbuhan kredit pada tingkat yang sesuai untuk mendukung target pertumbuhan ekonomi, dan kebijakan terkait kebijakan neraca pembayaran.
Upaya tersebut adalah :
  1. Antisipasi dari pengeringan likuiditas global dengan memperkuat sektor perbankan, pertumbuhan kredit dijaga pada level yang tetap mampu mendukung pertumbuhan ekonomi.
  2. Mencari pembiayaan defisit anggaran pendapatan dan belanja negara dari sumber non pasar, seperti sumber-sumber bilateral maupun multilateral pertumbuhan ekonomi.
  3. Memantau neraca pembayaran dengan menjaga momentum arus modal ke dalam negeri.
  4. Memantau penggunaan anggaran kementerian dan lembaga Negara

Upaya pemerintah dalam mencegah terjadinya “rush”
Bila nasabah menarik dana mereka secara besarbesaran, maka perbankan akan kehilangan likuiditasnya dan terancam bangkrut karena tidak bisa membayar kewajibannya, dan apabila hal ini terjadi akan mempengaruhi kondisi fundamental perekonomian Negara.
Pemerintah meningkatkan penjaminan simpanan nasabah di bank yang sebelumnya hanya Rp100juta menjadi Rp2miliar, untuk menarik kepercayaan masyarakat atas keamanan dana mereka di bank.

Upaya hukum yang dilakukan pemerintah untuk mengantisipasi dampak krisis keuangan global
Bank Indonesia dan Pemerintah (termasuk peranan lebaga penjaminan simpanan) memperkuat protocol implementasi fi nancial safety net dan peran lender of the last resort dengan tetap memperhatikan aspek governance, sehingga terdapat mekanisme yang semakin tajam apabila terjadi krisis likuiditas perbankan dan obligasi. Berkaitan dengan hal tersebut pemerintah mendorong percepatan pembahasan RUU Financial Safetynet. Selain itu, pemerintah mengeluarkan Perppu Tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 3 Tahun 2004 tentang BI dan Perppu tentang Perubahan Atas UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang LPS.

Apa sebenarnya yang dibahas dalam RUU “Financial Safety Net” tersebut?
Rancangan Undang-Undang Financial Safety Net atau Jaring Pengaman Sektor Keuangan (JPSK) merupakan suatu dasar hukum untuk mengantisipasi ketahanan sistem keuangan. RUU Jaring Pengaman Sektor Keuangan merupakan payung hukum bagi otoritas, pemerintah dan Bank Indonesia, ketika harus mengambil tindakan emergency dalam rangka menyelamatkan perekonomian nasional. Saat ini draft Rancangan Undang-Undang JPSK sedang disiapkan oleh BI dan pemerintah. Keperluan dibentuk fi nancial safety net, yaitu, agar jelas tata cara pengambilan keputusan mengenai kesulitan keuangan bank yang berdampak sistemik serta pemberian fasilitas pembiayaan darurat bersumber pada pendanaan yang berasal dari APBN.

Kebijakan moneter lainnya
Terkait dengan pengeringan likuiditas di pasar keuangan dan perbankan, Bank Indonesia menyederhanakan aturan Giro Wajib Minimum (GWM) untuk menambah kepercayaan diri bank terhadap kondisi likuiditas perbankan yang melemah akibat krisis keuangan global. Giro Wajib Minimum (statutory reserve), atau yang selanjutnya disebut GWM, adalah simpanan minimum yang harus dipelihara oleh Bank dalam bentuk saldo rekening giro pada Bank Indonesia yang besarnya ditetapkan oleh Bank Indonesia sebesar persentase tertentu dari Dana Pihak Ketiga Bank (DPK). Langkah lain yang ditempuh BI, diantaranya adalah membuka ruang untuk repo Surat Utang Negara (SUN) atau SBI yang diperpanjang masa berlakunya hingga tiga bulan. BI menurunkan setoran Giro Wajib Minimum (GWM) perbankan, dari total 9,08 persen menjadi 7,5 persen

Tidak ada komentar:

Poskan Komentar